Zakat dan Konsep Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan saat ini. Seiring dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti beras dan cabe, ketahanan pangan negara kita disorot oleh masyarakat yang resah dengan kenaikan harga bahan pokok tersebut, utamanya pada beras. Seperti kita maklumi bersama, beras menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Beras menjadi salah satu indikator utama laju pertumbuhan inflasi di negara kita. Melonjaknya harga beras juga akan menaikkan laju inflasi.

Melambungnya harga beras sampai pada kiasran Rp.18.000/Kg, menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah Jokowi dan kabinetnya. Isu ketahanan pangan banyak disorot oleh berbagai pihak mengingat Indonesia adalah negara agraris. Menurunnya produksi gabah menjadi perhatian semua elemen. Alasan mulai dari dampak Elnino sampai pada menyusutnya lahan pertanian di Indonesia dikemukakan oleh para ahli maupun pemerintah (Kementerian Pertanian). Persoalan ini hampir luput dari sorotan media sebelum terjadinya kenaikan harga bahan pokok tersebut. Pada saat ini, isu tersebut menjadi trending topic yang diangkat oleh media-media mainstream karena menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. 

Sebagai negara agraris, tidak sewajarnya Indonesia mengalami krisis beras, apalagi sampai melakukan impor besar-besaran dari negara lain. Apapun alasannya, fakta kelangkaan beras terjadi dimana-mana. Masyarakat berduyun-duyun antrian panjang untuk mendapatkan beras dari operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah. 

Pada saat situasi global tidak menentu karena perubahan iklim, negara perlu merumuskan konsep ketahanan pangan yang handal dan ampuh, mengingat perubahan iklim ke depan tetap akan unpredected (tidak dapat diprediksi) sebagaimana kebiasaan sebelumnya. Jika tidak ada konsep ketahanan pangan yang mapan, boleh jadi Indonesia akan mengalami krisi pangan di masa-masa yang akan datang.

Dalam historinya, ketahanan pangan pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab di Madinah pada saat terjadi krisis pangan melalui dana zakat di Baitul Mal. Harta yang berada di Baitul Mal digunakan oleh Khalifah umar untuk menyusbidi masyarakat yang sedang mengalami krisis pangan. Kebijakan Umar pada waktu itu nyatanya efektif dan mampu meredakan krisis yang terjadi di Madinah karena cadangan Baitul Mal yang melimpah ruah.

Sangat relevan jika hari ini membncangkan kembali zakat sebagai konsep ketahanan pangan nasional. Ekosistem zakat yang semakin tumbuh dengan baik, dapat diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan dana zakat, infak dan sedekah yang bersumber dana charity (kedermawanan) umat Islam, zakat dapat diarahkan untuk menyubsidi pupuk petani, pengadaan bibit, dan pelatihan peningkatan kompetensi petani. 

Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Satu Tulungagung, mencoba membahas persoalan tersebut dengan menghadirkan para pakar dalam bidangnya. Kemenag selaku regulator pengelolaan zakat, Baznas selaku operator pengelolaan zakat dan Badan Ketahanan Pangan selaku dinas teknis yang mengelola ketahanan pangan di Indonesia akan mencari solusi bagaimana ketahanan pangan yang efektif bisa dirumuskan. Sumbangsih pemikiran ini merupakan kontribusi kampus untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan sumbangsih pemikiran ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang efektif dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul.

Forum ini dibidani oleh Forum Nasional  mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf (Fornas Mazawa) se-Indonesia yang ikut resah dengan ketahanan pangan di Indonesia. Para mahasiswa hebat-hebat ini berkumpul mengangkat tema dan mencoba mencari jalan pemecahan sebagai bentuk tugas mahasiswa sebagai agen perubahan. Wallahu 'alam.